MAGETAN (17 Juli 2026) — Pemerintah Kabupaten Magetan terus memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum. Langkah konkret ini diwujudkan melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Magetan dengan Kejaksaan Negeri Magetan tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada Jumat (17/7/2026).
Acara strategis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Magetan Hj. Nanik Endang Rusminiarti, M.Pd., Kepala Kejaksaan Negeri Magetan beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.
Dalam sambutannya, Bupati Magetan, Bunda Nanik menegaskan bahwa dinamika lapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kian kompleks. Permasalahan hukum kerap bersinggungan langsung dengan sengketa aset daerah, proses pengadaan barang dan jasa, hingga penyusunan regulasi daerah.
Melalui MoU ini, Kejaksaan Negeri Magetan bertindak sebagai mitra strategis Pemkab Magetan yang meliputi tiga bentuk pendampingan:
Bantuan Hukum: Menangani dan mendampingi Pemkab Magetan apabila menghadapi gugatan hukum perdata maupun Tata Usaha Negara di pengadilan.
Pertimbangan Hukum: Memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) maupun Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dalam penyusunan kebijakan/program daerah.
Tindakan Hukum Lainnya: Upaya bersama dalam menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara serta memulihkan hak-hak daerah.
Bunda Nanik memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala Perangkat Daerah hingga jajaran di bawahnya agar memanfaatkan MoU ini dengan sebaik-baiknya.
Mengakhiri acara, Bunda Nanik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Magetan dan jajaran atas komitmennya dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Magetan. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendukung kelancaran pembangunan, dan mendatangkan kemanfaatkan nyata bagi masyarakat Magetan.
